PPJB adalah singkatan dari perjanjian pengikatan jual beli. PPJB merupakan istilah yang umum dikenal dalam proses jual beli tanah atau rumah. Namun, perlu diketahui bahwa PPJB tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat sejumlah peraturan yang menggunakan istilah PPJB, salah satunya. Pengaturan dalam Perpres 13/2018 melingkupi penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, meliputi: [3] bentuk korporasi lainnya. Berdasarkan sambutan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”), Kiagus Ahmad Baharuddin pada tanggal 27 Maret 2018 dalam acara Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persaingan . usaha tidak sehat . adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau . pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau . menghambat persaingan usaha. 154 Hermansyah, loc. cit. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 2. Yang menjadi rujukan utama dalam hukum perlindungan persaingan usaha adalah UU No 5 Tahun tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum Perlindungan Usaha ini di Indonesia masih relatif baru, jika dibandingkan dengan hukum anti monopoli di AS dan Inggris. Berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, setiap pembangunan 1. Pendapatan Asli Desa (PAD) Dilansir dari sirusa.bps.go.id, pendapatan asli desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan asli desa ini pun terbagi menjadi empat jenis, di antaranya: hasil usaha; hasil aset; Menurut R.J.H.M. Huisman, tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan berdasarkan hukum dari pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban, seperti tercipta atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 29 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubahPasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkebunan menyatakan bahwa: Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. Edi9.